Wapres Apresiasi Tiga Kabupaten di Sulteng Lepas Status Daerah Tertinggal

  • Whatsapp
Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaiannya mengentaskan daerahnya dari ketertinggalan status daerah tertinggal.(syahrul/mediasulawesi.id)

PALU – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaiannya mengentaskan daerahnya dari ketertinggalan status daerah tertinggal. Diketahui, 3 (tiga) kabupaten di Sulteng diantaranya Kabupaten Sigi, Donggala, dan Tojo Una-una berhasil keluar dari status daerah tertinggal.

Wapres Ma’ruf bahkan mengharapkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dalam hal pengentasan daerah tertinggal. “Saya berharap keseriusan ini dapat diikuti para pemimpin daerah di provinsi lain yang masih memiliki daerah tertinggal,” tekannya saat membuka Rakornas Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Soft Launching Sulteng Negeri 1000 Megalit di Palu, Selasa (3/10/2023) sore.

Dalam kesempatan itu, wapres Ma’ruf menekankan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan 3 (tiga) hal prioritas sebagai upaya PPDT. Diantaranya memprioritaskan pengentasan sedikitnya 25 kabupaten tertinggal sesuai dengan target RPJM. 202-2024, menekankan bupati daerah tertinggal untuk aktif mendukung kebijakan terkait lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta terus memperkuat kebijakan afirmasi pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

Lebih lanjut, ia menyebut PPDT merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada kabupaten-kabupaten yang masih tertinggal. Baik dari aspek SDM, perekonomian, sarana dan prasarana dasar, maupun aksebilitas dan kharakteristik kewilayahan. “Pada tahun 2020 telah ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal yang menjadi acuan bagi pemerintah agar fokus dan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah ini selama periode 2020-2024,” akunya.

Pasalnya, upaya itu sejalan dengan visi Indonesia emas 2045. Dimana menuju visi itu, isu pemerataan pembangunan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjadi fokus pemerintah saat ini.(SCW)

Pos terkait