JAKARTA-Polemik yang terjadi antara Bupati Donggala Kasman Lassa dengan pihak DPRD Kabupaten Donggala menuai sorotan sejumlah kalangan. Termasuk anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Dr Abdul Rachman Thaha. Anggota DPD RI yang akrab disapa ART ini pun prihatin dan menilai kalau polemik antara Bupati Donggala dengan pihak DPRD DOnggala sarat kepentingan politik
‘’Saya melihat masalah-masalah yang terus dimunculkan sangat syarat dengan politis, pihak DPRD hari ini telah menggunakan seluruh kewenangannya diantaranya hak Interpelasi, hak Bertanya, hak angket, saya memantau perkembangan yang ada Bupati telah menjawab dan memberikan penjelasan melalui media, baik media elektronik maupun media cetak,’’terang ART kepada mediasulawesi.id, Kamis (23/9/2021) malam.
ART khawatir jika konflik tersebut berkepanjangan maka roda pemerintahan Kabupaten Donggala tidak akan berjalan dengan baik. Bupati Donggala Kasman Lassa tidak akan bisa bekerja dengan baik dalam mengambil kebijakan yang ada hal program yang akan dijalankan. Di sisi lain fungsi penggawasan DPRD juga tidak akan berjalan maksimal dalam hal penggawasannya, pada akhirnya masyarakat yang di rugikan.
Anggota Komite I DPD RI mempertanyakan masalah yang sesungguhnya dialami Bupati tersebut. Menurutnya, jika dianggap ada sebuah kesalahan dalam menjalankan roda pemerintahan lantas ada sesuatu kesalahan kan ada mekanismenya untuk di tegur dalam hal DPRD selaku penggawasan dari pada pelaksanaan Perda Kabupaten Donggala dan Peraturan lainnya. Bukan dengan cara mengkemas sesuatu yang untuk dijadikan komsumsi publik secara politik untuk menghantam Bupati yang ujung-ujungnya untuk menjatuhkan seorang Bupati.
DIjelaskan, Bupati yang terpilih melalui pilkada langsung harusnya bertanggung jawab ke masyarakat bukan ke DPRD. Pihak DPRD harus menjalankan sesuai dengan fungsi penggawasannya saja meskipun diberikan hak kewenangan mempunyai hak angket, hak bertanya, dan hak interpelasi tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan bupati kan begitu. Ia pun meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Donggala segera menyudahi konflik tersebut dan fokus membangun Kabupaten Donggala.
DPRD hendaknya membantu Bupati sampai masa akhir jabatannya dan sama-sama diawasi, sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan kabupaten Donggala ini. Ia meminta agar segera menghentikan konflik tersebut. ‘’tidak perlu lagi mau kemana-mana, ke KPK lah, Mahkamah Agung, atau Mendagri, tidak perlu itu dan tidak semudah itu semua dipikirkan. Dan saya meminta untuk para elit politik yang berada di Nasional sudah hentikan niat-niat untuk melakukan sebuah gerakan-gerakan, jika ini semua Benar apa yang di lakukan seorang Bupati Donggala maka saya orang didepan untuk menghajar dia, tapi jika ini penuh muatan politik dengan berbagai cara di lakukan saya akan berhadapan siapapun dia, apapun warnanya.
ART mengingatkan agar kedua belah pihak tidak mencederai amanah rakyat. Jika kebenaran saya pastikan didepan, jika penuh dengan muatan politis pasti saya akan hadapi, saya bukan membela seorang Bupati, tapi saya hadir karena masyarakat, kita sudah capek menghabiskan dana puluhan Milyar membiayai Pilkada lantas kita sendiri merusak tatanan. Dunia politik itulah konsekwensimya ada menang ada kalah dalam pertarungan,’’pungkasnya.(sam)
