MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun Anggaran 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Kamis (9/3).
Setelah membacakan sambutan tertulis Bupati Morut, Wabup yang didampingi Sekkab Musda Guntur itu menyampaikan kekecewaan karena sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak hadir, bahkan pejabat sekretaris atau kepala bidangnya juga tidak dihadirkan.
Saat menyampaikan sambutan itu, Kepala OPD yang tidak hadir antara lain Kadis Kesehatan, Kadis Perhubungan, Kadis Perizinan Satu Atap dan Kadis Sosial. “Kita semua tahu bahwa Forum Perangkat Daerah 2023 ini adalah forum tertinggi untuk menyusun perencanaan kerja tahun 2024. Apa yang kita mau buat pada 2024, inilah tempat membahasnya,” ujarnya.
Namun, kata Wabup, kalau lihat yang hadir ini, masih banyak kepala OPD yang tidak hadir. Tidak ada juga camat ini. Acaranya juga terlambat. Tadi dilaporkan acara pukul delapan pagi. Saya sudah siap. Tapi jam 9 baru bisa mulai, itupun masih banyak yang tidak hadir, kata Wabup dengan nada tinggi.”Kalau di forum ini tidak hadir, nah apa yang mau dikerjakan OPD tahun depan. Forum ini hanya satu kali saja. Tidak akan ada forum begini lagi tahun ini,” katanya dengan nada kesal.
“Kan ada Sekretaris, ada juga kepala bidang, ada Kasubag Perencanaan, masak mereka juga tidak ada yang hadir. Lalu kalau tidak hadir begini, apa yang mau dibikin dinas itu tahun depan,” ujarnya menambahkan.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup, Bupati Morut mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan mensinkronisasi hasil Musrenbang tingkat kecamatan.
Bupati berharap harapkan forum ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas. rencana kerja yang dihadirkan berkorelasi dengan RPJMD lima tahunan untuk mencapai visi SCS.Hasil-hasil Musrenbang kecamatan harus jadi prioritas semua perangkat daerah untuk ditindaklanjuti masuk dalam APBD dengan lebih dahulu melakukan kajian secara detail terkait kelayakan menurut kepentingan masyarakat di masing-masing wilayah.(RUD)
