PALU — Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan di Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan dalam memperluas pasar, mengurus legalitas usaha, dan mengelola keuangan. Untuk menjawab persoalan tersebut, sekitar 200 UMKM di Palu dipertemukan dengan calon pembeli dan mitra industri melalui lokakarya Tumbuhkan Peluang yang digelar Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) bersama Amartha, Women’s World Banking, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Kegiatan ini tidak hanya mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra pasar, tetapi juga memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT, serta pembukaan rekening bank. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu UMKM meningkatkan kesiapan usaha dan memenuhi persyaratan kerja sama dengan calon pembeli.
Legalitas menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengusaha mikro perempuan. Keterbatasan literasi digital, pemahaman mengenai persyaratan administrasi, serta waktu yang terbagi antara mengurus usaha dan rumah tangga dapat menghambat proses formalisasi bisnis.
Padahal, kepemilikan NIB dapat menjadi pintu masuk untuk mengurus perizinan lanjutan, mengakses program pemerintah dan layanan keuangan formal, serta memenuhi persyaratan kerja sama dengan calon pembeli.
Melalui lokakarya tersebut, peserta juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan calon mitra pasar lokal, antara lain Toko Oleh-Oleh Sri Rejeki, Toko Oleh-Oleh Sal-Han, G.I (Gampiri Interaksi Lestari), Nina Agro Jaya, dan sejumlah mitra lainnya. Pertemuan ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memahami standar produk, menjajaki peluang kerja sama, dan memperoleh masukan dari calon pembeli.
Aria Widyanto, Head of Secretariat ICFH dan Chairman Amartha.org, mengatakan penguatan UMKM perempuan perlu dilakukan melalui ekosistem usaha yang mendukung akses pasar, legalitas, dan kesehatan finansial, bukan hanya pembiayaan.
“Penguatan UMKM perempuan tidak cukup hanya dengan membuka akses pembiayaan. Mereka membutuhkan ekosistem yang membantu usaha menjadi lebih formal, mampu mengakses pasar lebih luas, sekaligus memiliki ketahanan dan kesehatan finansial,” ujar Aria.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat membantu lebih banyak perempuan pelaku UMKM mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh.
Asisten Deputi PUG Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah, Eni Widyanti, menilai pemberdayaan ekonomi perempuan perlu disertai akses yang setara terhadap pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan pasar.
Menurut Eni, keterbatasan informasi, jaringan pemasaran, serta beban pengelolaan usaha dan pekerjaan domestik masih menjadi hambatan bagi sebagian perempuan pelaku usaha mikro. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk memperluas peluang usaha perempuan.
Selain akses pasar dan legalitas, pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting bagi keberlanjutan UMKM. Hal ini mencakup kemampuan mengatur arus kas, memenuhi kebutuhan bisnis, menghadapi risiko keuangan, dan merencanakan pengembangan usaha.
Senior Policy Strategist Southeast Asia Women’s World Banking, Desi Vicianna, mengatakan peserta akan melanjutkan kegiatan dengan pendampingan intensif dari fasilitator lokal.
“Kesehatan finansial merupakan bagian penting dari pemberdayaan ekonomi perempuan. Kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif oleh fasilitator lokal untuk membantu pengusaha mikro perempuan memperkuat praktik pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha sehingga kemajuan usaha dapat berjalan beriringan dengan kesehatan finansial yang lebih kuat,” tutur Desi.
UMKM yang mengikuti lokakarya didominasi pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan olahan. Kedua sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan seiring kontribusinya terhadap perekonomian Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat nilai tambah Rp67,96 triliun pada 2025. Sementara itu, industri makanan dan minuman mencatat nilai tambah Rp7,24 triliun.
Dengan mempertemukan UMKM dan calon mitra pasar serta memberikan pendampingan terkait legalitas dan pengelolaan keuangan, program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha perempuan memperluas jaringan bisnis dan memperkuat ketahanan usahanya.(scw)
