PALU,– Perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi masalah masalah yang timbul di tengah masyarakat dan hal tersebut menjadi perhatian penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah (Sulteng). Sepanjang tahun 2021, kasus TPP) di Sulawesi Tengah mencapai 23 kasus dan tertinggi di Kabupaten Sigi.
Berdasarkan data DP3A Sulteng korban TPPO yang dilaporkan ke Solidaritas Perempuan terdapat 23 orang di beberapa kabupaten dan kota. Diantaranya, terdapat 1 orang di Kota Palu, kemudian terbanyak di Kabupaten Sigi sebanyak 15 orang, Donggala sebanyak 4 orang dan Parigi Moutong sebanyak 3 orang.
Kepala D3A Sulteng, Ihsan Basir, SH, LLMM mengatakan, tidak hanya DP3A saja yang merasa khawatir terkait TPPO ini, tapi juga semua NGO, baik di Sulteng maupun secara nasional, apalagi di masa bencana.
Ihsan mengungkapkan, modus yang dilakukan pelaku TPPO kebanyakan dengan memberikan iming-iming gaji tinggi kepada korban untuk dibawa bekejra ke luar negera Indonesia atau dapat disebut Tenaga Kerja Indonesia berstatus ilegal. Bahkan, TPPO juga terjadi di wilayah Indonesia.“Jadi banyak yang tidak sesuai yang disampaikan, Misalnya ada bagus (gaji) di Ambon sana pekerjaan hampir, rata-rata seperti itu (pemberian iming-iming), ada beberapa yang sempat di cekal,”ucap Ihsan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (07/09/2021).
Bahkan, kata Ihsan, tisak sedikit dari mereka yang menjadi korban TPPO terpaksa menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) karena terbujuk pengahasilan tidak logis dari pelaku TPPO. Menurut Ihsan pelaku TPPO banyak melancarkan aksinya di daerah pedesaan.
“Misalnya ada (korban) di Kabupaten kita seperti Kabupaten Banggai laut atau Banggai kepulauan, (di iming-iming) mau kerja di Ambon ataupun di Papua yang katanya kerjaannya dia (pelaku) baik-baik ternyata ketika sampai disana jadi prostitusi, karena mereka ini bergerak di desa-desa orang tuanya tidak tau,”jelasnya.
Ihsan menyebut, dirinya paling mengkhawatirkan DP3A yang berada di sejumlah kabupaten di Sulteng. Olehnya, Ihsan menginginkan agar DP3A di kabupaten supaya intens turun ke desa untuk mencegah terjadinya TPPO.“Karena memang saya paling wanti-wanti teman-teman (DP3A) yang ada di kabupaten untuk lebih intens turun ke desa desa, karena jangkauan provinsi tidak sampai ke desa-desa. Terutama kantong TKW kaya Sigi yang paling banyak pekerja migran,”pungkasnya.
“Jadi tadi ada berita dari teman-teman Naker dan BP2MI dari pusat untuk pekerjaan migran mereka bilang ada 1000 tenaga kerja yang mau pergi ke Jepang untuk tahun ini tapi ini juga akan mengundang hal-hal yang tidak baik dalam sisi yang lain. Ini Jepang (ada pekerjaan) tapi tidak ada sebenarnya dan kemudian di perdagangkan ini yang selalu kita wanti-wanti,”tutupnya.(NDY)
