PALU– Sejumlah pedagang dari hutan kota Kaombona dan Lapangan Vatulemo Palu memprotes Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang diterapkan di Kota Palu.Protes tersebut disampaikan langsung di hadapan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, di dalam ruang kerja Wali Kota palu Jl Balai Kota, Kelurahan Tanamodindi, Kacamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (05/08/21)
Para pedagang tersebut umumnya mengeluhkan bahwa sejak diterapkan PPKM, mereka kehilangan sumber pendapatannya sejak seminggu terakhir.Para pedagang pun langsung meminta kebijakan wali kota memberi kelonggaran untuk kembali menggelar dagangannya.”Secara pribadi saya ini sangat prihatin dengan pembatasan itu. Namun disisi lain, pemeritah daerah harus tetap berusaha keras untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
Menanggapi keluhan, Wali Kota Hadianto Rasyid menegaskan, kebijakan PPKM sebenarnya adalah instruksi pemerintah pusat. Wali kota juga mengaku sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut.
Disisi lain pula, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan PPKM, maka akan ada sanski yang diberikan kepada kepala daerah oleh pemerintah pusat.Terkait permintaan pedagang untuk diberi kelonggaran, Hadianto mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan pemerintah. Dengan catatan para pedagang disiplin menerapkan Prokes saat menggelar dagangannya.
Ia khawatir jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi menerapkan Prokes secara ketat, bukan tidak mungkin Kota Palu naik level ke PPKM darurat hingga melakukan lockdown wilayah.Namun sebaliknya jika pedagang tidak bisa berkomitmen terhadap hal itu, maka dengan sangat terpaksa tegas Hadianto, pemerintah akan menutup kembali kegiatan pedagang untuk membuka usahanya. “Kalau ini terjadi, maka lebih parah dari PPKM. Ditutup semua kegiatan masyarakat dan kita semua akan merasakan dampaknya,”tandas wali kota. (NDY)
