PALU – Menjelang Pemilu serentak di tahun 2024, pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran dan kesalahan-kesalahan dalam proses tahapan pemilihan umum menjadi agenda penting. Bawaslu Kabupaten Sigi berinisiatif untuk mengadakan ngabuburit pengawasan bertajuk “Isu Krusial Potensi Kerawanan Pemilu Serentak Tahun 2024”, bersama Pemerintah Kabupaten Sigi dan jajaran forkopimda terkait, bertempat di salah satu hotel kota Palu, Jumat (31/3/2023) sore.
Jika menilik data wilayah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sekiranya Kabupaten Sigi masih tergolong wilayah dengan IKP tinggi, bersama 2 (dua) Kabupaten lain diantaranya Banggai Laut, dan Banggai di wilayah se-Sulawesi Tengah. Melihat keresahan ini, Bawaslu Sigi sebagaimana tugasnya terus mengidentifikasi segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.
Berdasarkan keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi Steny Mariny Pettalolo, hasil penelusuran pihaknya menemukan sekiranya terdapat beberapa kasus krusial pada pemilu sebelumnya yang menyebabkan tingginya IKP di Kabupaten Sigi, diantaranya seperti gangguan keamanan, surat suara yang tertukar, penggelembungan suara, Pemungutan Suara Ulang (PSU), laporan tentang politik uang, netralitas ASN, dan beberapa indikator lainnya yang menurutnya perlu adanya pencegahan dan pengawasan sejak dini jelang Pemilu serentak 2024 mendatang.
Menanggapi itu, Bupati Sigi diwakili Kasatpol PP Andi Ambar Mahmud mendukung dilakukannya pencegahan dan pengawasan tersebut, menurutnya, itu perlu dilakukan secara kolaboratif sebagai upaya agar tak terdapat lagi kesalahan-kesalahan. “Bersama-sama kolaborasi dalam rangka pencegahan dan pengawasan, bagaimana bisa ditingkatkan dan upayakan jangan sampai adanya kesalahan-kesalahan pemilu baik dari tahap awal sampai tahap akhir,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Jamrin membenarkan, menjelang tahapan Pemilu memang terdapat 3 langkah penting yang perlu dilakukan, yakni pemetaan potensi kerawanan, proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu, serta basis program pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan pemilu.(SCW)
