PALU – Dalam upaya membumikan nilai-nilai ideologi Pancasila, bersama Pemerintah Kota Palu, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu kini tengah menyusun Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (IAP) dengan tipikal berbasis kearifan lokal kota Palu.
Untuk diketahui, IAP merupakan suatu hal yang penting guna menggambarkan realisasi dan implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila dari setiap sila-nya. Maka dari itu, dalam penyusunan indikator-indikator IAP itu sendiri, tak terlepas pula pentinya untuk memperhatikan aspek sosiologis suatu daerah.
Meski diketahui bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat telah menentukan penyusunan IAP berstandar nasional, Pemerintah Kota Palu tak hanya mengacu secara baku pada indikator-indikator yang telah ditentukan, akan tetapi berinisiasi untuk juga menambahkan beberapa hal yang spesifik terhadap kearifan lokal.
Atas hal tersebut, Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP RI Toto Purbiyanto, mengapresiasi atas kreatifitas inisiasi penyusunan IAP tersebut, dimana ia mengatakan bahwa IAP merupakan suatu alat yang penting guna memotret realisasi nilai-nilai pancasila. “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah kota Palu, dimana IAP itu adalah alat atau tools bagaimana memotret nilai-nilai Pancasila, apakah sudah dilaksanakan oleh seluruh komponen-komponen yang ada,” ungkapnya kepada MediaSulawesi.id pada Kamis, (2/3/2023) pagi.
Lanjutnya, ia berharap agar IAP tersebut dapat benar-benar diaktualisasikan oleh Pemerintah Kota Palu pada semua elemen masyarakat dengan sebaik-baiknya, dimana hasilnya akan menjadi sampel untuk kemudian diterapkan di daerah-daerah lain. “Harapannya kalau sudah tersusun baik di Kota Palu, dapat benar-benar diimplementasikan, setelah itu dapat diinformasikan kepada kami, dan dapat ditularkan ke daerah lainnya,” tambahnya.
Mirisnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh salah satu statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) RI saat memaparkan materinya dalam kegiatan Apeksi IAP ke Pemerintah Daerah Kota Palu pada Kamis (2/3/2023), capaian indikator IAP pada sila ke-5 tergolong paling rendah dibandingkn capaian pada sila-sila lainnya, hal ini mejadi tugas dan tanggung jawab besar demi mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS RI Wahyu Winarsih mengatakan, menurutnya perkembangan IAP perlu mendapatkan pengawalan secara berkala, dimana aktualisasi Pancasila merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. “Perlu di kawal dari waktu ke waktu, karena aktualisasi Pancasila itu bersifat dinamis, harus ada upaya-upaya untuk memonitoring, khususnya pemangku kebijakan,” tandasnya.(SCW)
