Celebes Institute Desak Pemerintah Segera Benahi Perizinan Tambang

  • Whatsapp
Direktur Celebes Institute, Adriany Badrah (ist)

PALU-Perjuangan warga di Parigi Moutong atas upaya penyelamatan wilayah hak hidup dengan tuntutan cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Trio Kencana berujung jatuh korban jiwa dan puluhan lainnya ditangkap aparat kepolisian.

Direktur Celebes Institute, Adriany Badrah melalui siaran persnya Ahad (13/2/2022) malam sangat menyayangkan jatuhnya korban dan mengecam keras pendekatan refresif aparat kepolisian Parimo dalam melakukan penanganan aksi warga. Aksi warga menuntut dihadapi dengan timah panas. Hal yang sepatutnya bisa dihindari  jika aparat profesional dan lebih humanis, sebut Adriany.

Lebih lanjut Adriany jelaskan, apalagi jika kondisi yang terjadi di sana dirunut lebih obyektif. Desakan warga atas penutupan dan penertiban lokasi pertambangan sudah disuarakan jauh sebelumnya, termasuk desakan dari Pemda Kab.  Parigi Moutong. 

Pilihan Redaksi :  LKP Aqvir Latih 20 Peserta Didik Keterampilan Tata Busana

Namun desakan tersebut terkesan tidak diindahkan Kapolres Parigi Moutong. Padahal jika ada sikap tegas dari aparat kepolisian dalam melakukan penertiban aktifitas tambang yang  bermasalah, maka warga pasti tidak akan melakukan aksi demonstrasi, sebut Adriany.

“Aksi warga menuntut pencabutan IUP merupakan akumulasi sikap karena nampak kesan lamban upaya penyelesaian dari pihak terkait. Dan disaat bersamaan  ada indikasi pembiaran aktifitas pengerukan dilapangan”.

Lebih jauh menurut Adriany pemerintah pusat tidak bisa sepenuhnya lepas tangan atas maraknya terjadi konflik pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Pasalnya, akar utamanya ada diproses perizinan. 

“Sentralisasi perizinan di pemerintah pusat. Sementara beban pertanggungan masalah ada di pemerintah provinsi. Dan rakyat butuh kepastian penyelesaian atas aneka soal yang timbul di lingkar tambang. Akar masalahnya ada situ. Sehingga hal mendesak yang perlu segera dilakukan perubahan regulasi dan pembagian kewenangan pusat lakukan apa, provinsi dan kabupaten kota lakukan apa, sebut, Adriany”.

Pilihan Redaksi :  PBSI Dukung Atlet PWI Sulteng Berlaga di Porwanas

Sehingga negara bisa selalu hadir dan tidak abai. Bukan membiarkan rakyat selalu berhadapan dengan alat represif  negara.

Terkait kasus jatuhnya korban jiwa, Komnas HAM didesak untuk segera melakukan investigasi di lapangan dan memeriksa Kapolres Parigi Moutong, dan Kapolda Sulteng sebagi institusi setingkat di atas Polres Parigi Moutong. Termasuk memeriksa siapa sesungguhnya pemilik perusahaan PT. Trio Kencana, desak Adriany.

Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar tidak berkembang opini di publik bahwa jangan ada kesan seolah-olah setiap pemilik modal dan investor selalu mendapat “privilege” dari aparat keamanan dan Pemda Kabupaten, tutup Adriany.(sam)

Pos terkait