PALU- Aksi demo yang dilakukan massa Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) mendapat respon dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ia berjanji akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait untuk menjelaskan terjadinya masalah kelangkaan BBM jenis solar.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Paada mengatakan bahwa untuk kuota Bahan Bakar Minyak memang ada aturannya, yang mana kendaraan bisa menggunakan solar bersubsidi dan yang tidak. “Kendaraan yang sudah di atas enam roda sudah tidak bisa mengunakan BBM bersubsidi. Dan yang paling penting adalah kami dari DPRD dan juga pemerintah kota akan mengawal masalah ini.” ujar anggota DPRD tersebut, Senin (01/11/21)
Sementara itu Arlan Rahman dari serikat buruh transportasi container Sulawesi tengah (SBTCST) mengungkap keresahannya akibat pungutan liar (pungli) yang di lakukan oleh petugas SPBU. “Ada salah satu SPBU di kota palu, kalau ada kontainer yang isi BBM. Fullnya kalau kita isi itu dari Rp.900-950 ribu. Tapi rata-rata para supir truk mengisi BBM mereka sebanyak Rp.700-750 ribu. Namun kita di minta untuk membayar Rp.100 ribu lagi agar bisa mengisi lagi.”ujar salah satu masa aksi dalam orasinya. (NDY)
