PALU-Perubahan iklim, intensitas gas rumah kaca, degradasi hutan dan lahan juga energi menjadi sorotan utama CSO atau Organisasi Masyarakat Sipil dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 yang saat ini masih berupa Rancangan Awal (Ranwal) oleh kepemimpinan pemerintahan provinsi Sulawesi Tengah yang baru.
Peningkatan ekonomi daerah dinilai tidak seimbang dengan tingginya angka pengagguran dan kemiskinan. Eksploitasi sumber daya alam yang mendongkrak naiknya ekonomi Sulteng namun menyebabkan degradasi lingkungan yang cukup parah juga kebijakan energi yang masih berpola lama dengan bersumber dari energi fosil turut disuarakan.
Isu lingkungan ini menjadi pembahasan alot di lingkungan para pegiat lingkungan. Terutama saat penyusunan RPJMD masih belum rampung. Direktur KARSA Institute, Rahmat Saleh mengatakan masih banyak “Slag” dalam draft RPJMD tentang isu lingkungan dalam program 9 BERANI yang mengusung 4 pilar utama.
Sebelumnya, gubernur Anwar Hafid dalam Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu, 05 Maret 2025 menegaskan Empat Pilar Pembangunan: Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment. Gubernur Sulawesi Tengah mengingatkan bahwa setiap program yang dijalankan harus berpatokan pada empat pilar utama: Pro Poor (mengentaskan kemiskinan), Pro Job (menciptakan lapangan kerja), Pro Growth (mendorong pertumbuhan ekonomi), dan Pro Environment (melestarikan lingkungan).
Dia menilai isu lingkungan masih kurang perhatian. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak seberkualitas dengan kenyataan yang ada. Peningkatan ekonomi sulteng yang mencapai 11% tidak diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan masyarakat yang masih ada di 100-11%. Begitupun dengan angka pengangguran yang dinilainya masih cukup tinggi.
“Mumpung masih tahapan Ranwal kita usulkan ini. Kita berdoa dan harus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di masa yang akan datang. Kita berharap bahwa pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh semua orang dan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Saya kira mandat dari pembangunan berkelanjutan adalah memastikan aspek yang mereka sebut sebagai trik tripple bottom line itu bisa betul-betul dipenuhi.” Kata Rahmat Saleh.
Hal ini disampaikannya dalam Dialog Membedah Visi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di ruang SATRIYA, kantor KARSA Institute tadi pagi (3/7/2025).
Selain Rahmat Saleh, Azmi Sirajuddin selaku moderator dialog yang juga Direktur Ekonesia mengatakan saat ini Sulawesi Tengah kehilangan hutan alamnya sebesar 35% akibat perkebunan skala besar dan pertambangan. Hal ini memicu terjadinya degradasi lingkungan.
Azmi juga menyoroti kebijakan energi terutama energi terbarukan (EBT) menurutnya tidak terlihat dalam program BERANI MENYALA. Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Fosil (Batubara) masih mendominasi kebijakan energi di pemerintah provinsi. Sementara, masih ada opsi lain berupa Energi Solar Sun (tenaga matahari) yang melimpah di jantung sulawesi ini.
Subhan Basir, Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA Sulteng mengatakan isu lingkungan sudah terproyeksi dalam program 9 BERANI dan masuk dalam misi point ketiga yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan dalam RPJMD 2025-2029. BERANI LANCAR, BERANI MENYALA DAN BERANI MAKMUR adalah misi yang tertuang didalam RPJMD 2025-2029.
“Inilah program BERANI MAKMUR itu. Ada satu program lingkungan. Insyaallah itu. Nanti ini program-program ini akan di down ke dalam program kegiatan yang sesuai dengan PD.” Kata Subhan Basir.
Dalam pemaparannya, Subhan menunjukkan data sasaran visi pembangunan RPJMD Sulteng 2025-2029 menunjukkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah 10.85-11.00% (2025) dengan target penurunan di 2029 6.20-7.20%. Penurunan Indeks Kualitas lingkungan hidup dari 81.75% (2025) menjadi 82.60% pada 2029. Sementara penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK) dari 77.96 naik menjadi 82.60% pada tahun 2029.(sam)
