PALU-Anggota Komisi B DPRD Kota Palu Muslimun dan M. Sultan Amin Badawi menyayangkan gedung Mall Tatura Palu saat ini dalam kondisi memprihatinkan akibat terbengkalai tanpa ada kejelasan terkait kelanjutan pembangunannya.
Penyesalan Muslimun dan Sultan diungkapkan saat berlangsung rapat koordinasi antara Komisi B dengan PT. Citra Nuansa Elok, selaku pemilik proyek gedung Mall Tatura Palu, di ruang Komisi B DPRD Kota Palu, Kamis (7/11/2024). “Kalau pemerintah (Kota Palu) ingin fokus meningkatkan pendapatan daerah, maka bagaimanapun caranya Mall itu harus dibangun. Jangan malah terjebak pada asumsi adanya kesalahan pada pemerintah sebelumnya,” tekan Sultan.
Legislator muda itu menilai, kehadiran Mall Tatura Palu selain sebagai sarana perbelanjaan modern, juga sebagai sumber meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pajak Mall dan bagi untung (profit sharing). Sebagaimana diketahui, proyek Mall Tatura Palu adalah milik PT. Citra Nuansa Elok, perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki Pemerintah Kota Palu. Dengan terlantarnya pembangunan, sebut Sultan, maka potensi PAD bakal raib.
Dikatakan Sultan, ada kesan bahwa mangkraknya pembangunan dikarenakan pemerintah Kota Palu tidak serius untuk mencarikan solusi dan malah lebih memilih melempar kesalahan pada pemerintah sebelumnya. “Betul kata pak Muslimun, jangan ada bahasa ah ini kesalahan pemerintahan yang lama. Terkesan kita tidak move on. Sepertinya tidak ada solusi. Jadi seharusnya ditinggalkan dulu problem-problem yang lama, lalu dicarikan solusi,” ujar Sultan
Sebelumnya, di tempat yang sama, politisi Nasdem Muslimun mengatakan, bahwa mangkraknya pembangunan itu sesungguhnya menjadi tanggungjawab pemerintahan sekarang. “Kalau mau ditanya ini kesalahan siapa pemerintahan lama atau yang baru ? Kalau saya ditanya ya ini harusnya pemerintahan baru yang ditanya kenapa tidak melanjutkan (pembangunan) ?” sergah Muslimun.
Ia menyebut, secara pribadi memilih dan mendorong agar pembangunan Mall Tatura Palu secepatnya dilakukan. Pasalnya, kehadiran Mall Tatura akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, hal itu akan menjadi problem solving penurunan angka pengangguran dan juga kemiskinan.
Senada Muslimun dan Sultan, Ketua Komisi B Rusman Ramli mengungkapkan bahwa DPRD Kota Palu sendiri, lewat rapat Paripurna LPj Walikota Palu senelumnya, telah meminta Pemkot Palu agar pembangunan Mall Tatura Palu tetap menjadi agenda prioritas.
Pada bagian lain, Direktur Utama PT CNE Muhammad S. La Anto menjelaskan, pembangunan Mall Tatura Palu sesungguhnya bisa diselesaikan tanpa sedikitpun menggunakan anggaran pemerintah kota. Ia mengungkapkan, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. CNE, diputuskan bahwa pola penganggaran pembangunan menggunakan skema kemitraan dengan investor dengan pertimbangan agar tidak membebani keuangan daerah.
“Itu perintah RUPS. Bahwa opsi untuk dana pembangunan lewat kerjasama dengan investor. Termasuk perintah untuk membangun kembali Mall itu adalah perintah RUPS. Jadi tidak harus polanya pinjaman,” beber Memet, panggilan pendek Dirut PT. CNE itu.
Memet mengatakan, sesungguhnya kerjasama dengan investor untuk membiayai pembangunan sudah terjalin, bahkan telah melewati tahapan penandatanganan kesepakatan investasi. “Iya sudah ada investor. PT. RGD (Restu Graha Dana) dari Jakarta. Nilai investasinya sebesar 280 milyar, dan nilai itu sudah cukup untuk menyelesaikan pembangunan Mall,” ujarnya.
Sayang, lanjut Memet, kesepakatan dengan PT. RGD harus batal dikarenakan ada ketidaksepahaman dengan Walikota terpilih waktu itu (Hadianto Rasyid). Dikatakannya, demikian juga dengan PT. Nusantara Halid Group, investor lain yang juga menyatakan minat, pada akhirnya harus mundur lantaran merasa tidak mendapatkan kepastian tentang bagaimana standing legal terkait kemitraan dari pemilik saham (fadly)
