PALU – Bicara soal hilirisasi mineral masih menjadi isu pro kontra yang diperbincangkan belakangan ini. Terlebih, debat Cawapres sepekan lalu juga membahas hal yang sama. Seketika memantik isu tersebut alot menjadi perbincangan pemangku kebijakan, hingga pemerhati lingkungan.
Cawapres 02 alias Gibran Rakabuming dalam debatnya sering sekali membicarakan soal hilirisasi mineral. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan turut angkat suara menyoal hilirisasi dimaksud. Menurutnya, program hilirisasi yang dijalankan presiden Jokowi saat ini sudah benar.
Tampaknya pernyataan-pernyataan diatas tak diamini oleh Aliansi Sulawesi atau koalisi dari WALHI Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Diketahui, Sulawesi menjadi salah satu wilayah dengan industri terbesar di Indonesia. Aliansi Sulawesi tak sependapat dengan itu, dan siap menantang Luhut, Bahlil, dan Gibran untuk berdialog secara terbuka dan menunjukkan fakta dan data terkait manfaat maupun dampak negatif dari hilirisasi nikel. “Tunjukan data-data terkait dampak positif hilirisasi nikel, khususnya bagi masyarakat dan lingkungan Sulawesi,” terang Sunardi Katili selaku Direktur WALHI Sulteng melalui siaran pers yang diterima media ini, Senin (29/1/2024) pagi.
Menurutnya, kurun tiga tahun terkahir hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah sangat berdampak buruk utamanya bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. Kondisi tersebut, menurutnya perlu dilihat dan dihitung sebagai dampak dari hilirisasi nikel di Indonesia. “Kami perlu jabarkan satu per satu dampak negatif hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah kepada Gibran Khususnya. Mulai dari masalah pencemaran air, udara, kehancuran hutan, hingg gangguan kesehatan masyarakat dan penurunan pendapatan masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan,” tegasnya.
Tak hanya itu, dampaknya juga dirasakan bagi pekerja tambang sendiri. Ribuan tenaga kerja lokal harus bekerja dengan standar keselamatan kerja rendah, upah yang tidak sesuai dengan risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi, dan sistem kerja kontrak yang membuat para pekerja harus bekerja non-stop agar mendapatkan penghasilan. “Tingginya angka kecelakaan kerja menjadi bukti bahwa kondisi buruh pabrik nikel sangat memprihatikan, termasuk buruh-buruh smelter nikel di Morowali yang terpaksa berhenti kerja karena tidak tahan dengan risiko yang tinggi sementara upah mereka sangat rendah,” imbuhnya.
Sementara di Sulawesi Selatan, dampak massifnya hilirisasi nikel adalah pencemaran lingkungan dan ancaman penggusuran kebun-kebun petani. Hasil pemantauan WALHI Sulsel, sungai-sungai di sekitar pabrik dan tambang nikel tercemar logam berat. Padahal, air sungai tersebut bermuara hingga ke danau dan laut. Dampaknya juga mengancam keberadaan hutan hujan di Sulsel. Bahkan kebun-kebun petani terancam tergusur akibat ekspansi tambang nikel dalam satu tahun terakhir.
“Kami ingin sekali mengajak cawapres 02, Gibran untuk berdebat secara terbuka mengenai bahaya hilirisasi nikel. Agar dirinya tidak asal mengatakan bahwa hilirisasi itu sangat menguntungkan, bahkan menghina orang-orang yang menentang proyek hilirisasi nikel, ” Jelas Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel.
Dampak yang sama juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Menurut Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Andi Rahman, dampaknya tak kalah ekstrim dengan di Sulteng dan Sulsel. Dampaknya adalah kriminalisasi warga, kerusakan hutan, dan pencemaran lingkungan. Menurutnya, hilirisasi nikel yang masif justru mengakibatkan deforestasi serta pencemaran udara dan air.
Penggunaan PLTU Captive pada smelter nikel di Sultra mengakibatkan penderita penyakit ISPA meningkat. Selain itu, pencemaran laut akibat sedimentasi juga makin meluas. Tentunya hal itu berdampak pada hasil tangkapan nelayan. “Saat ini terdapat tiga puluhan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan yang terancam dikriminalisasi oleh perusahaan dan kepolisian, karena menolak pertambangan nikel. Semua itu adalah bukti bahwa hilirisasi adalah proyek yang sangat mengerikan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” pungkas Rahman.(SCW)
