Pj Bupati Parimo Ingatkan Seluruh Perangkat Daerah Perhatikan Program Prioritas

  • Whatsapp
Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo memimpin rapat Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Parigi Moutong dan Pemaparan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024.(ist)

PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Parigi Moutong dan Pemaparan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium kantor bupati Parigi Moutong. Jum’at (24/11/2023).

Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo berharap kegiatan itu dapat dijadikan tonggak bagi pemerintah daerah agar selalu berkoordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam memformulasikan prioritas program serta kegiatan pembangunan yang sesuai kebutuhan.

Pj Bupati mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah harus memperhatikan prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan baik aspek fungsi dan wewenang maupun kemampuan pembiayaan, sehingga dengan cepat mengsinergikan sumber dana baik dari pusat (APBN), APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.”Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua dengan menjalin kerjasama yang baik, sehingga dalam proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan harmonis,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Pj Bupati meminta agar terus meningkatkan sinergi untuk mempercepat program pemerintah dan kembali mengingat sejumlah tugas pokoknya di Kabupaten Parigi Moutong yakni mensukseskan kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024, penurunan angka stanting, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi. “Informasi yang kaitannya dengan kegiatan program tersebut tentu saya akan memberikan perhatian khusus,” ungkapnya.

Selanjutnya Setda Parigi Moutong, Zulfinasran dalam paparannya menekankan empat prioritas utama dalam mendukung tugas Pj. Bupati tahun 2024 meliputi : Reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas SDM berdaya saing, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kondusif, pelestarian lingkungan berkelanjutan dan pemilu serentak.

“Sekretaris Daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam pelaksanaan tugas fokus pada tata kelola reformasi birokrasi, sebab salah satu penyebab baik buruknya suatu roda pembangunan tergantung pada baik buruknya etika dan perilaku kita dan ini yang harus kita pahami bersama”, ujarnya

Di akhir paparan Zulfinasran menekankan dalam penyelenggaraan kegiatan perlu kami sampaikan kepada seluruh OPD bahwa hubungan kerja antar lembaga instansi perlu dibina dengan baik saling berkolaborasi, saling koordinasi dalam segala hal jangan mempertahankan ego sektoral.(sam)

Pos terkait