PALU – Berbicara soal perpajakan, pasalnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu mengungkapkan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) untuk warga Kota Palu bahkan hingga mencapai angka Rp95 Milyar.
Kepala Bidang Pendapatan II Bapenda Kota Palu, Ardiansyah mengatakan, seluruh masyarakat seyogyanya wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan, jika mempunyai kepemilikan tanah dan rumah yang memberikan manfaat ekonominya baik perseorangan atupun badan usaha. “Berdasarkan aturan yang ada besaran tarif PBB itu di atur sesuai dengan luas dan kondisi tanah,” jelasnya kepada media ini Rabu (14/6/2023) pagi.
Untuk diketahui, berdasarkan data Bapenda tahun 2021, total piutang PBB warga Kota Palu sebanyak Rp80 milyar dengan target realisasi pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp19 milyar. Dengan ini menunjukan maka tahun ini target realisasinya meningkat sebesar Rp20,5 milyar dari total piutang Rp95 milyar tersebut.
Lanjut Ardiansyah, menurutnya, terjadinya lonjakan utang piutang PBB masyarakat Kota Palu tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan edukasi terkait wajib pajak. Dengan ini, untuk mencapai target itu kini pihaknya gencar melakukan berbagai program salah satunya melakukan relaksasi pembayaran PBB dengan diskon 25 persen dan dendan akan di hapus 100 persen yang berlaku dari Juni sampai Agustus 2023.
Realisasi PBB itu sendiri diharapkan bisa melebihi target, untuk itu pihaknya mengadakan mobile kelililing di masyatakat yang jauh dari perkotaaan. “Kita harus jempot bola bukan hanya di masyarakt biasa tapi para ASN itu wajib juga,” imbuh Ardiansyah.
Dengan berbagai upaya yang bapenda lakukan, harapnya, masyarakat bisa sadar akan hal wajib membayar PBB sehingga dapat meningkatkan pembagunan infrastruktur Kota Palu. “Bantuh lah pembagunan kota palu salah satunya dengan membayar bajak dan pasti yang masyarakat inginkan kotanya sendiri menjadi bagus, berkembang, dan indah,” harapnya.(SCW)
