PALU-Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu yang menelan ribuan korban jiwa telah memasuki tahun keempat, tepatnya 28 September 2022. Pemerintah Kota Palu kembali memperingati tragedi terbesar sepanjang sejarah ibukota Sulteng ini dengan melaksanakan tabur bunga di tiga titik lokasi di wilayah Kota Palu.
Ketiga lokasi yang menjadi tempat kegiatan tabur bunga tersebut masing-masing Anjungan Pantai Talise, Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo . Hadir langsung Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE bersama Wakil Wali Kota, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes, Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM, Ketua TP-PKK Kota Palu, Diah Puspita, S.AP, tokoh masyarakat dan pejabat lainnya.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam kesempatan itu mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kota Palu dan masyarakat untuk menyampaikan rasa hormat kepada seluruh keluarga maupun kerabat yang menjadi korban bencana alam beberapa tahun lalu.“Ini sudah menjadi ketetapan Allah SWT kepada mereka atas kejadian pada tanggal 28 September 2018 silam,” katanya.
Kegiatan ini,menurut walikota, sebagai momentum pengingat bagi masyarakat Kota Palu sekaligus upaya mitigasi dan sosialisasi berkaitan dengan kondisi Kota Palu yang dilewati satu sesar aktif yaitu Palu Koro. “Moga-moga keluarga kita yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan Insya Allah diberikan keselamatan serta selalu mengirimkan doa kepada keluarga-keluarga kita,” terangnya lagi.
Orang nomor satu di Kota Palu ini menyampaikan terima kasih atas kesabaran yang sangat besar para masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Petobo maupun Balaroa yang telah menerima status lahan yang belum bisa dimanfaatkan karena sangat rentan.
Terkait dengan masalah hunian tetap para penyintas, Walikota menyampaikan jika dalam waktu dekat Pemerintah Kota Palu sudah akan mendapatkan kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait dengan kondisi lahan yang ada di Balaroa maupun Petobo.
Wali Kota berharap dari usulan yang disampaikan oleh pihaknya kepada kementerian terkait, lahan ini dapat diberikan kembali kepada Pemerintah Daerah agar pemanfaatannya dikembalikan kepada para pemilik lahan sebelumnya.
Pemerintah tengah mematangkan perencanaan tersebut, kata dia, dimana kawasan ini tidak diperuntukkan untuk hunian dan tempat tinggal, tetapi bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan manfaat ekonomi lainnya.“Jadi Insya Allah tidak ada yang kehilangan tanahnya, asalkan diatur. Walaupun luasnya tidak seperti dulu, tapi mereka akan dapat. Saya inginkan seperti itu. Alhamdulillah kita tinggal menunggu persetujuan subtansi dari Kementerian Tata Ruang. Kalau itu sudah keluar, kita akan sampaikan kepada masyarakat. Tapi kita buatkan perencanaan terlebih dahulu,” pungkasnya.(sam)
