PALU- Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Celebes Bergerak, Adriansyah Manu membeberkan sejumlah kendala yang dialami para penyintas yang tinggal baik di Hunian Sementara (Huntara), dan Hunian Tetap (Huntap) dengan melihat sisa anggaran yang ada untuk pengadaan Huntap kini tersisa Rp150 miliar.
Pada kesempatannya dalam kegiatan yang diadakan oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem di lantai 2 gedung Baruga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, ada sejumlah masalah yang terjadi di Huntap terlebih dalam pengadaan fasilitas umum. “Sebanyak 316 warga tidak terdata dalam SK yang dibuat pemerintah untuk mendapatkan Huntap, empat Huntara dibongkar salah satunya fungsikan untuk lapangan sepak bola, tujuh Kepala Keluarga di Mamboro dihapus dari SK dengan dalih administrasi yang bermasalah, serta fasilitas umum yang tidak layak huni,” terangnya. Kami, (30/9/2021).
Lebih lanjut Adriansyah meminta kepada pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan solusi terhadap permasalah bagi para penyintas, bukannya mencari alasan dengan mengatakan tidak ada lahan sebagai tempat untuk pembangunan Huntara dan Huntap. “Kemarin seperti yang telah kita lihat di media sosial bagaimana respon Wali Kota saat didatangi oleh penyintas. Jawaban seperti itu jelas tidak diterima oleh penyintas, masyarakat hanya mau tahu hak mereka dipenuhi,” tuturnya.
Lebih dalam Ia menyebut pemerintah Kota Palu perlu mengadakan pertemuan bersama Gubernur Sulteng untuk membahas secara khusus problematika yang terjadi menyoal hak hidup para penyintas. “Kalau memang Pemerintah Kota Palu dibatasi dalam mengambil kewenangan terhadap pemngadaan Huntap. Maka perlu mengadakan pertemuan bersama Gubernur Sulteng serta instansi-instasi yang bersangkutan seperti PUPR,” tutup Direktur Celebes Bergerak, Adriansyah Manu. (Enos)
