PALU — Di tengah derasnya arus konten digital, Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menekankan pentingnya kesadaran sensor mandiri di kalangan masyarakat dan pelaku kreatif sineas muda.Edukasi ini menjadi salah satu cara agar kebebasan berekspresi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai moral dan budaya bangsa.
Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi LSF RI, Saptari Novia, mengatakan perubahan teknologi membuat pengawasan terhadap konten film dan audiovisual tidak bisa hanya mengandalkan penyensoran formal.“Perkembangan digitalisasi yang begitu pesat memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujarnya diwawancarai media ini usai kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum, Bidang Perfilman dan Penyensoran di Palu, Senin (11/11/2025) pagi.
Menurut Saptari, sensor film kini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga semata, melainkan juga kesadaran setiap individu yang memproduksi konten.Karena itu, LSF aktif turun ke daerah untuk mengedukasi sineas muda, mahasiswa, hingga komunitas kreatif.
“Kami ingin masyarakat, terutama anak muda, punya kesadaran melakukan sensor mandiri sebelum karya mereka ditayangkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesadaran sensor mandiri juga penting untuk mencegah penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau norma budaya.
Dengan memahami batasan tersebut, kreator dapat tetap berkarya tanpa harus merasa dibatasi.
“Sensor itu bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk memastikan tayangan yang beredar tetap sehat dan aman bagi semua kalangan,” tegasnya.
Saptari juga menyebut bahwa setiap karya film atau iklan film yang akan ditayangkan di ruang publik wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).“Setiap film dan iklan film yang akan ditayangkan wajib mendapatkan STLS dari LSF,” katanya.
LSF berharap melalui kegiatan literasi di berbagai daerah, kesadaran publik terhadap penyensoran bisa tumbuh seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital.“Kami ingin masyarakat bisa menjadi penyaring pertama atas tontonan maupun karya yang mereka buat,” tutup Saptari.(scw)
