PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Ke-Satu pada Senin, 14 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu.
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA ini membahas dua agenda strategis, yakni RPJMD ini akan menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, visi-misi pembangunan, serta indikator kinerja lima tahunan Pemerintah Provinsi. Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si, dalam pidato pengantarnya menyampaikan bahwa RPJMD disusun untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah provinsi.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan nyata. Kita ingin memastikan tidak ada daerah yang tertinggal, semua kabupaten/kota harus bergerak maju secara berkeadilan,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Perubahan KUA dan PPAS diajukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan dan kebutuhan aktual di tengah tahun anggaran. Dalam penjelasannya, Gubernur menyampaikan bahwa perubahan ini diupayakan untuk mempercepat realisasi program strategis dan penyesuaian terhadap dinamika fiskal daerah.
“Perubahan ini bukan sekadar revisi teknis anggaran, tetapi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan mempercepat capaian target pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH, MM, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD dan menyesuaikan dokumen anggaran tahun berjalan. Ia menekankan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan penuh tanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal agar RPJMD dan perubahan anggaran ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” ujar Syarifudin Hafid.
Ia juga menambahkan, DPRD akan mendorong agar proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya top-down, tetapi juga aspiratif.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD, pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan instansi vertikal dan tokoh masyarakat. (sam)
