PALU-Pemerintah Kota Palu, melalui Ketua DPRD Kota Palu Armin Soputra dan Walikota Palu H. Hadianto Rasyid, menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulteng dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP ini merupakan yang ke-9 kali berturut-turut diraih oleh Pemkot Palu. Penyerahan dokumen LHP itu dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulteng, Binsar Karyanto, P., ST., MM., CSFA, dalam acara Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulteng jalan M. Yamin Palu, Senin (27/5/2024).
Selain Kota Palu dokumen LHP juga diserahkan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah di 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Sigi-Biromaru, Toli-Toli, Buol, Morowali Utara, Poso, Tojo Una-Una, Morowali, Banggai, Banggai Laut, Donggala, Parigi-Moutong serta Banggai Kepulauan. Dalam sambutannya Binsar menyebut tujuan dilakukannya pemeriksaan keuangan adalah untuk memberikan opini kewajaran tentang penyajian laporan keuangan pemerintah. “Menurut peraturan perundang-undangan, kriteria yang digunakan dalam memberikan opini adalah pertama kesesuaian standar dengan Standar Administrasi Pemerintah atau SAP dan atau prinsip-prinsip akutansi yang ditetapkan, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap perundang-undangan dan yang keempat efektivitas sistem pengendalian intern,” ungkapnya.
Binsar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaganya maka ada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng yang memperoleh predikat opini WTP yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi-Biromaru, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut. Sementara Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi-Moutong serta Kabupaten Banggai Kepulauan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurutnya, opini WDP yang disemat oleh Parigi-Moutong tergolong mengalami penurunan lantaran ditahun sebelumnya Parigi-Moutong mendapatkan predikat WTP. Karenanya ia meminta agar ketiga daerah peraih WDP tersebut agar bekerja keras melakukan pembenahan diaspek pengelolaan keuangan.
“Untuk yang meraih predikat WTP kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sekali lagi selamat. Pencapaian ini patut dibanggakan karena dapat mempertahankan pencapaian WTP ditahun sebelumnya,” pujinya.
Sementara itu, mewakili koleganya para pimpinan DPRD dan kepala daerah se-Provinsi Sulteng yang menerima LHP, Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Mahmud Lahay dalam sambutannya mengatakan LHP keuangan daerah merupakan momentum tahunan yang sangat penting dan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengelolaan keuangan suatu daerah sehingga bisa lebih optimal, tertib serta efisien dalam hal mengelola pendapatan dan belanja.(FAD)
