Rakorda BAN PAUD PNF, 1197 Lembaga Belum  Terakreditasi di Sulteng

  • Whatsapp
Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah H Agus, S.E, M.Pd saat memaparkan materinya di kegiatan Rakorda Tahap II yang berlangsung di Hotel Best Western Palu, Kamis-Jumat (7-8/12/2023) petang.(syamsuddin/mediasulawesi.id)

PALU-Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum terakreditasi, masih cukup banyak. Data dari Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan jika hingga Desember 2023, dari 3661 lembaga PAUD dan PNF yang aktif di Sulawesi Tengah, masih terdapat 1197 lembaga yang belum terakreditasi.

‘’Jumlah PAUD dan PNF yang terdata sebenarnya mencapai 3800 lembaga. Namun setelah dilakukan verifikasin faktual, tersisa 3661 lembaga yang masih aktif. ‘’ungkap Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah H Agus, S.E, M.Pd saat memaparkan materinya di kegiatan Rakorda Tahap II yang berlangsung di Hotel Best Western Palu, Kamis-Jumat (7-8/12/2023).

Jika diprosentasikan, lanjut Agus, jumlah lembaga yang telah terakreditasi mencapai 67 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya (2022,red). Agus membeberkan, dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, jumlah lembaga PAUD dan PNF terbanyak di Kabupaten Parigi Moutong yakni 585 lembaga, disusul Kabupaten Banggai sebanyak 425 lembaga dan Kabupaten Donggala diurutan ketiga sebanyak 351 lembaga. Sedangkan Kota Palu terdapat sebanyak 292 lembaga.  

Selain masalah akreditasi lembaga PAUD yang belum maksimal, Agus juga menyampaikan jika kendala yang dihadapi BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah adalah minimnya jumlah assessor. Disebutkan,jumlah assesor yang dimiliki BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 42 orang. Namun hanya tercatat 31 orang yang aktif. ‘’Memang ada banyak yang tidak aktif karena pertimbangan lebih mengutamakan tugas mereka sebagai ASN. Jadi kami juga tidak bisa memaksa mereka,’’jelasnya lagi

Melihat kondisi wilayah Sulteng yang begitu luas dan jumlah asesor yang kurang, tambahnya, membuat BAN PAUD dan PNF Sulteng tidak bisa mengandalkan asesor yang ada. Langkah yang ditempuh pun adalah dengan melibatkan asesor dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Rakorda BAN PAUD dan PNF Sulteng Tahap II yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah, Pejabat Kemenag Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah, para penilik dan pengawas serta organisasi mitra.(sam)

Pos terkait