PALU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyebut perkembangan industri dan PLTU Captive yang semakin masif menimbulkan banyak dampak negatif utamanya bagi masyarakat. Sayangnya, belum ada regulasi tepat dan menyeluruh oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan itu.
Dalam hasil tim riset WALHI Sulteng belakangan ini. Ditemukan dampak-dampak yang cukup mengancam hak asasi manusia dan lingkungan. Seperti halnya kesehatan dan lapangan pekerjaan.
Menurut tim riset Richard Labiro, sebagian besar masyarakat di sekitaran area industri mulai kehilangan mata pencarian mereka. Seperti warga Desa Tanauge, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara misalnya. “Berkurang di sektor nelayan, ikan itu sudah sulit mereka tangkap,” ujarnya memaparkan hasil temuannya di Palu, Senin (16/10/2023) sore.
Lebih lanjut, Richard juga mengatakan dampak dari PLTU Captive khususnya kini mulai berimplikasi pada kesehatan. Debu-debu polusi udara hasil batu bara mulai dirasakan masyarakat. “Masyarakat disana sudah mulai khawatir jangan sampai mereka terkena penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan akut, red), imbuhnya.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, menyebut hingga kini belum ada kebijakan yang manjur untuk mengatasi persoalan itu. Bahkan, ia menyebut banyak regulasi yang justru mendukung program-program itu. “Kalau kita cermati kebijakan yang sifatnya umum belum di jalankan dengan konsisten, belum pernah ada evaluasi menyeluruh dan terbuka,” sitirnya.
Sementara itu, Aulia Hakim selaku moderator pada diskusi itu turut angkat bicara. Ia menyebut masyarakat belum memiliki politikal will terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meski pemerintah daerah diberikan otonomi namun secara konteks proyek strategis nasional pemerintah daerah tak bisa berkutik apa-apa. “Tentu ini menjadi tanda tanya besar kita,” sebutnya.(SCW)
