PALU – Demi mewujudkan ruang siber yang aman, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan CSIRT, bertempat di salah satu hotel Kota Palu, Rabu (14/6/2023) pagi. CSIRT itu sendiri merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan aktivitas insiden keamanan siber, dimana ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
Pasalnya, CSIRT memiliki 3 fungsi utama diantaranya untuk memberikan layanan reaktif, layanan proaktif, dan layanan peningkatan kualitas keamanan. Untuk diketahui, sesuai amanat Perpres 18/2020 Tentang RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan pembentukan 131 CSIRT sebagai major project.
Dimana, kini telah terbentuk sebanyak 121 capaian major project di sektor administrasi pemerintahan baik instansi pusat dan provinsi, serta 81 sektor capaian di luar major project diantaranya 36 Kabupaten/Kota, 6 ESDM, 2 Transportasi, 12 Keuangan, 2 Kesehatan, 1 TIK, 2 Kehutanan, 11 Pendidikan, dan 8 di sektor Industri.
Pasalnya, trend anomali traffic keamanan siber per Januari-Juni 2023 ini mencapai 166.914.154 anomali traffic. Serangan siber tersebut bersifat teknis dengan menyerang lapisan jaringan logika secara intrusif dengan tujuan mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, mewakili Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dalam sambutannya saat melaunching Sulteng prov CSIRT, Rabu (14/6/2023) pagi. “Tujuannya itu mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem yang terdiri dari jaringan server, database, dan aplikasi pihak sasaran, guna menghancurkan, mengubah, mencuri, dan memasukkan data dengan jenis serangan Web Defacement, Malware Attack, DOS dan DDOS, Phishing, SQL Injection, Man In The Middle Attack, Brute Force Attack, Watering Hole Attack, dan Domain Name Server (DNS),” ungkapnya.
Tinggi tingkat pemanfaatan TIK, menurutnya, berbanding lurus atau paralel dengan risiko dan ancaman keamanannya. Dengan ini setiap badan atau organisasi perlu melakukan antisipasi. “Organisasi harus selalu mengantisipasi ancaman dan serangan siber melalui kesiapsiagaan pengelolaan insiden siber dengan pembentukan tim tanggap insiden siber,” ujarnya.
Dengan hadirnya Sulteng Prov CSIRT tersebut, harapnya, bisa mampu membentuk ketahanan dan keamanan sistem elektronik yang lebih baik. “Sulteng Prov CSIRT diharap mampu membentuk sistem elektronik Provinsi Sulawesi Tengah yang aman dan kondusif, sehingga dapat mendukung sinergi kolaborasi dan komitmen untuk mewujudkan ruang siber yang aman dan sejahtera,” harapnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Sulteng, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, mengatakan, bahwa kejahatan siber memberikan banyak dampak sosial yang signifikan. “Kejahatan siber memberikan dampak sosial yang signifikan, erat kaitannya dengan serangan politik, teknologi, psikologi, propaganda, hoax, dan radikalisme,” tuturnya.
Sekdaprov berharap agar kiranya tim tanggap tersebut dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholder, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden siber. “Saya harap tim yang sudah terbentuk dapat menghasilkan ruang fiber yang aman dan dapat diandalkan guna mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan publik di provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya. (SCW)
