Tahun 2022, Angka Kemiskinan di Kota Palu Meningkat Lebih Sembilan Persen

  • Whatsapp
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng Rudi Dewanto saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, di Kantor Bappeda Sulteng, Kamis (23/2/2023) pagi.(syahrul/mediasulawesi.id)

PALU – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto mengatakan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di daerah perkotaan justru meningkat per Maret 2022 terhadap September 2022.”Kemiskinan di perkotaan justru meningkat dari 9,03 persen pada Maret 2022 menjadi 9,13 persen pada September 2022,” beber Rudi saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah, di Kantor Bappeda Sulteng, Kamis (23/2/2023) pagi.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh faktor kenaikan harga BBM pada periode September 2022 lalu, sehingga menjadi pemicu penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan dan transportasi, yang mana tentunya mobilitas masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan.

Atas hal tersebut, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengisyaratkan agar kiranya dapat memanfaatkan dana CSR perusahaan, untuk dapat dialokasikan dalam bentuk program bantuan berupa sembako kepada masyarakat miskin di perkotaan.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat segera secara kontinu memutakhirkan Data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta segera menyalurkan bantuan sembako sebelum pihak BPS turun langsung untuk mensurvey di masing-masing wilayah. “Sebelum BPS turun mensurvey ke wilayah masing-masing, saya harap masyarakat kita sudah terkena intervensi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Evenri Sihombing selaku narasumber menegaskan bahwa ketersediaan data “by name by addres” yang valid, dapat memberikan kemudahan dalam mengintervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota.

ia juga menyebutkan, menurutnya dalam menurunkan angka kemiskinan, memang perlu tindakan komitmen dan konsistensi yang tinggi dari Pemerintah daerah, terlebih lagi telah terdapat data yang valid.(SCW)

Pos terkait