PALU- BAPPEDA kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah melaksanakan rapat komunikasi dan koordinasi bersama yang berlokasi di BW Plus Coco Hotel Palu pada Selasa, (31/1/2023) pagi. Agenda rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan FORKKOM BAPPEDA se-Sulawesi Tengah ke-20 yang berlangsung selama tiga hari terhitung 30 Januari sampai 1 Februari 2023 dimana pada kali ini kota Palu sebagai tuan rumah.
Kegiatan rapat koordinasi ini, guna membahas program dan aturan perencanaan pembangunan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dengan di narasumberi oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kemendagri, Bappenas , Walikota Palu, dan Kementerian Keuangan yang dihadiri oleh seluruh BAPPEDA kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Dr. Christina Shandra Tobondo, M.T. selaku kepala Bappeda Sulawesi Tengah mengatakan demi merealisasikan visi Gubernur yakni gerak cepat menuju sulteng yang lebih sejahtera lebih maju, maka perlu melaksanakan pembangunan yang berbasis kawasan. “Dalam rangka gerak cepat, maka kita harus melaksanakan pembangunannya berbasis kluster kawasan atau perwilayahan sesuai rencana tata ruang wilayah yang ada,” tutur Kepala Bappeda Sulteng.
Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, dilihat dari perubahan tahun 2020-2021, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), kecuali kabupaten Morowali yang mengalami penurunan sebesar -3,20 persen poin.
Sementara, kenaikan LPE tertinggi dicapai oleh kabupaten Morowali Utara yakni sebesar 10,70 persen poin, kemudian menyusul tertinggi kedua dan ketiga masing-masing yaitu kota Palu sebesar 10,40 persen poin dan kabupaten Parigi Moutong sebesar 9,67 persen poin.
Sedangkan, capaian dan perubahan persentase kemiskinan provinsi se-Sulawesi per Maret 2022 terhadap September 2022, provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu-satunya provinsi se-Sulawesi yang mengalami angka penurunan garis kemiskinan dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang justru mengalami peningkatan. Penurunan indeks kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah tersebut yakni dari 12,33 menjadi 12,30 persen poin.
Jika dilihat dari indeks capaian tingkat kemiskinan kabupaten/kota per Maret 2021 terhadap Maret 2022, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan tingkat kemiskinan, dimana kabupaten yang mengalami Penurunan tertinggi yaitu kabupaten Buol(-1,21 persen poin), disusul kedua dan ketiga masing-masing adalah kabupaten Morowali(-1,17 persen poin), dan kabupaten Banggai Laut (-1,00 persen poin).
Hal ini membuat kepala Bappeda Sulteng mengapresiasi kinerja seluruh Bappeda kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. “Ini semua tentunya berkat kinerja baik Bappeda kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah,” ucap Kepala Bappeda Sulteng.
Lebih lanjut, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Sulawesi, provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori mengalami penurunan sebesar -0,75 persen poin yakni dari 3,75 persen menjadi 3,00 persen.
Akan tetapi, walaupun indeks TPT provinsi Sulteng mengalami penurunan, namun jika dilihat dari capaian TPT kabupaten/kota se-Sulteng per Agustus 2021 terhadap Agustus 2022, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan, kecuali tiga kabupaten yakni kabupaten Sigi sebesar 0,63 persen poin, kabupaten Banggai Laut sebesar 0,25 persen poin, dan kabupaten Tolitoli sebesar 0,18 persen poin.
Maka dari itu, kepala Bappeda Sulteng juga harapkan agar kabupaten yang mengalami kenaikan TPT dapat melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kenaikan pengangguran terbuka tersebut. “Untuk kabupaten yang naik pengangguran Tolitoli, Sigi, dan Banggai Laut, agar lakukan langkah-langkah sebagai upaya mengurangi kenaikan pengangguran terbuka ini”, pungkas kepala Bappeda Sulteng.(SCW).
