MAMUJU-Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Prov.Sulbar, bertempat di Hotel Grand Maleo Mamuju, Rabu (29/6).Kegiatan yang digelar secara virtual ini melibatkan para gubernur Se Sulawesi dan Se Kalimantan serta para Kanwil ATR/BPN Se Sulawesi dan Se Kalimantan.
Saat membuka rakor secara resmi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. menuturkan dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh gubernur Se-Sulawesi dan Se-Kalimantan menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN.
Reforma Agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, pemerintah hadir untuk memberikam solusi terkait penyelesaian masalah tersebut.
Lebih lanjut Hadi menjelaskan, sebagai salah satu program strategis Presiden Joko Widodo agenda reforma agraria sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan reforma agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.”Kegiatan reforma agraria bukan semata-mata untuk legalisasi tanah masyarakat, tetapi untuk memberikan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat,”jelasnya.
Reforma Agraria kata mantan Panglima TNI ini sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan sebab pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Hadi menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN.”Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN,” terangnya.
Secara spesifik, Hadi mengatakan, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN sangat strategis. Secara geografis memiliki kedekatan dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN.”Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN,” tegasnya.
Di sisi lain terkait dengan reforma agraria ini, Hadi ingin untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah. Ia berharap yang tergabung dalam rapat GTRA, dapat mendukung PSTL, agar kegiatan sosial, ekonomi bisa berjalan sehingga tidak ada lagi sengketa.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulbar Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si memberikan apresiasi dan rasa bangga hadirnya Menteri ATR/BPN di Mamuju, Sulawesi Barat.Menurutnya, kedatangan Menteri ATR/BPN sebagai pejabat negara pertama yang datang di Sulbar memberikan energi positif bagi daerah.”Ini adalah sebuah kebanggan, kehormatan bagi warga Sulbar. Kami berdoa semoga Pak Menteri dan rombongan betah di sini (Mamuju),”katanya.
“Komitmen kami tidak hanya persoalan reforma agraria, tetapi juga mendukung implementasi Perpres 86, kami akan serahkan seluruh jiwa raga kami untuk Indonesia karena Sulbar adalah bagian dari Indonesia,”tutupnya.
Bidang lain, Kepala BPN Sulbar Hardian mengatakan ATR/BPN menggagas rapat koordinasi ini sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan struktur penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah.Terpisah, Gubernur Sulteng H.Rusdy Mastura menyatakan komitmen akan berkolaborasi dengan Pemprov Sulbar menopang kebutuhan IKN.
Terakhir, para gubernur Se-Sulawesi dan para Kanwil ATR/BPN Regional Sulawesi dan Kalimantan melakukan Penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat mendukung kawasan inti dan penyangga IKN disaksikan Menteri ATR/BPN.(sam)
