PASANGKAYU – Persoalan BPJS bergulir dalam Rapat Dengar Pedapat (RDP) DPRD Kabupaten Pasangkayu yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu. Jumat (4/3/2022)
Berdasarkan data tahun 2021, ada sekitar 8 ribu jiwa Kartu BPJS yang sudah tidak aktif. Karena BPJSnya tidak lagi ditanggung Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Dalam RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Arwi itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan, Kadis Dinkes, Dinsos, Diskoprindag serta perusahaan sawit yang beroperasi di Wilayah Pasangkayu dan pemudan dan mahasiswa.
Terkait anggapan dalam RDP, DPRD tidak bekerja, Anggota DPRD Pasangkayu, Nasaruddin membantah. Sebab, DPRD sudah melakukan berbagai upaya agar permasalahan BPJS segera mendapat solusi, salah satu yang dilakukan dengan mendorong penambahan anggaran BPJS, Rumah Sakit serta Sektretariat DPRD Pasangkayu.
Ditekankan Politisi PKS itu, jika anggaran BPJS dan Rumah Sakit tidak ditambah, maka konsekuensinya penetapan aggaran nantinya tidak akan disetujui, sebab anggaran BPJS ini merupakan hal yang harus untuk masyarakat pasangkayu.
“Kalau kami mau ego pasti anggaran di Sekretariat yang diperjuangkan, tetapi kami lebih mengutamakan BPJS melihat keterbatasan anggaran”Paparnya
Oleh karena itu, dengan adanya penambahan anggaran tersebut, diberharap persoalan BPJS yang telah nonaktif bisa diatasi secara bertahap.“Alhamdulilah ada penambahan anggaran BPJS sebesar 1 milyar disetujui pemerintah,” Ungkap Nasaruddin dalam RDP tersebut.(amri)
