Bandung – Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulteng dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 17 Juli 2025.
Pertemuan ini digelar di dua lokasi penting di Kota Bandung, yakni Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 27, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, serta di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Agenda pertemuan dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menggali informasi, masukan, serta praktik-praktik terbaik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses penyusunan RPJMD yang inovatif, terukur, dan berbasis data. Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah yang berhasil merancang dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, M.Si, yang turut mendorong kegiatan ini, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pijakan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, kunjungan ini dinilai penting sebagai bahan pembanding dan penguatan isi dokumen.
“Kita tidak boleh menyusun RPJMD hanya secara administratif. Harus ada inovasi, partisipasi publik, serta benchmarking dari daerah lain yang sudah berhasil. Jawa Barat adalah contoh yang baik, dan kita ingin belajar langsung dari mereka,” ungkap H. Syarifudin Hafid.
Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh anggota Pansus yang terlibat dapat menyerap pengalaman dan informasi yang diperoleh, lalu mengaplikasikannya dalam proses penyempurnaan RPJMD Sulteng. Menurutnya, kolaborasi antardaerah semacam ini merupakan bentuk nyata dari semangat membangun Indonesia secara bersama-sama, dimulai dari daerah.
“RPJMD bukan sekadar dokumen teknis, tetapi harus mencerminkan harapan rakyat Sulawesi Tengah. Kita ingin hasil akhirnya benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan berjalan secara transparan, inklusif, dan berorientasi hasil. (sam)
